Scroll to Top

Korupsi Simulator SIM: KPK Tidak Butuh Pihak Penengah

By Fitra Firdaus / Published on Saturday, 18 Aug 2012

KPK

Terkait dengan dugaan korupsi simulator SIM, KPK melalui wakil ketuanya, Zulkarnain, meyakini pihaknya tidak membutuhkan pihak penengah atau mediator. Sebelumnya, baik KPK maupun Polri mengaku menjadi pihak yang lebih berhak menangani kasus dibandingkan yang lain.

Kasus dugaan korupsi simulator SIM yang membawa nama mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo membuat KPK dan Polri ‘kembali berhadap-hadapan’. Kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai yang paling berhak mengusut kasus ini.

Keadaan seperti ini, disesalkan oleh Tjatur Sapto Edi, Wakil Ketua Komisi III DPR. Menurutnya, hendaknya KPK dan Polri tidak terjebak pada tarik-ulur masalah siapa yang paling berkompeten menangani kasus dugaan korupsi ini.

Seperti dikutip oleh Suara Karya, Tjatur menyarankan agar KPK dan Polri mau saling bahu-membahu, “Untuk memberantas korupsi, (KPK dan Polri) harus bekerjasama. Jangan mau diadu pihak lain yang ingin pemberantasan korupsi (menjadi) stagnan.”

Sementara itu kekhawatiran bahwa pengusutan kasus ini akan tersendat karena ketegangan Polri-KPK, muncul. Ada ide, agar KPK dan Polri dimediasi oleh pihak ketiga demi mencapai kesepakatan penyelesaian masalah ini.

Namun, menanggapi hal ini Zulkarnain, wakil ketua KPK, menegaskan bahwa tidak perlu adanya mediator. Yang dibutuhkan KPK adalah dukungan semua pihak dalam upaya pemberantasan korupsi. Zulkarnain mengimbuhkan bahwa semua bergantung pada niat. Jika nawaitunya (niatnya) baik, maka hasil yang didapatkan akan baik pula.

Foto: merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda