Scroll to Top

PSSI: Joint Committee Tak Perlu Singgung Soal Polemik PON

By Agus Prasetyo / Published on Wednesday, 12 Sep 2012

Djohar Arifin & La Nyalla

PSSI sepertinya cukup geram dengan insiden pengusiran wasit dari arena PON XVIII 2012 Riau beberapa waktu lalu. Namun demikian Djohar Arifin sebagai ketua umum PSSI, menegaskan bahwa polemik PON tersebut sepertinya tidak perlu dibawa ke rapat Joint Committee tahap kedua.

“Rapat JC tersebut nantinya hanya akan membahas butir-butir kesepakatan antara PSSI dan KPSI yang tertuang dalam MoU. Untuk yang lainnya, tidak akan dibicarakan” tegas Djohar.

Seperti diketahui bahwa peristiwa pengusiran Deputi Sekjen PSSI Bidang Kompetisi Saleh Ismail Mukadar dari lapangan pertandingan PON, ternyata berbuntut panjang.

Apalagi ditambah keputusan PB PON dan KONI yang berkaitan dengan kepengurusan Pengprov PSSI Jawa Barat, Jambi, dan Kalimantan Timur.

PSSI pun akhirnya melakukan kajian tentang wacana keluar dari keanggotaan KONI, termasuk mengkaji dampak dan resiko jika rencana tersebut benar-benar dilakukan.

Bahkan Djohar Arifin cs juga berencana mengajukan gugatan hukum terhadap tindakan PB PON, yang tidak memperlakukan perangkat pertandingan sepak bola sebagaimana mestinya.

Rapat kedua Joint Committee rencananya akan digelar di Kuala Lumpur Malaysia, pada 19-20 September 2012 mendatang.

Awalnya rapat tersebut direncanakan pada 30 Juli 2012, lalu diundur menjadi Agustus 2012 dengan berbagai alasan.

Berkaitan dengan polemik PON, Djohar mengungkapkan jika semua kisruh yang terjadi di PON ke-XVIII bermula dari campur tangan KONI Pusat dan Baori melalui PB PON.

“Persolan tersebut biarlah kami selesaikan sendiri dan tidak perlu dibawa-bawa ke JC” ungkap Djohar.

Dengan terjadinya polemik PON ini, PSSI mengaku kecewa dengan sikap KONI yang sama sekali tidak berpihak ke PSSI yang notabene adalah anggota resminya.

KONI telah membuat kesalahan dengan lebih mengakomodir lembaga liar yang bukan anggota KONI. Alhasil rencananya PSSI akan melaporkan KONI ke pihak yang berwajib dengan dua aspek hukum, pidana dan perdata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda