Scroll to Top

PSSI Luruskan Pernyataan Agung Laksono

By Agus Prasetyo / Published on Saturday, 12 Jan 2013

PSSI melalui Sekjen Halim Mahfudz menegaskan pernyataan pemerintah terkait penetapan KOI sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah di sepakbola nasional adalah sebuah misleading.

Pasalnya sejauh ini tidak ada instruksi lisan maupun tertulis dari AFC maupun FIFA yang menyebutkan bahwa KOI diberi wewenang mengawasi empat butir kesepakatan yang merupakan hasil pertemuan di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu.

Menurut Halim Mahfudz yang lebih tepat adalah adanya surat FIFA tertanggal 18 Desember 2012, yang menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Palangkaraya.

Surat itu juga meminta PSSI melanjutkan tiga keputusan dari KLB tersebut, termasuk satu poin yang meminta klarifikasi apakah voters Solo sudah diikutkan di KLB.

“PSSI perlu menjaga agar KOI mendapat informasi dari tangan pertama, yakni dari PSSI. Hal ini agar tidak ada informasi yang misleading, salah arah, atau sengaja dikelirukan” tegas Halim seperti yang dilansir situs resmi PSSI (Sabtu 12/1/13).

Bagi Halim sebagai federasi yang sah, PSSI harus tetap berkomunikasi secara intens dan memberikan laporan kepada AFC dan FIFA.

“Ini yang akan, sedang dan selalu dilakukan oleh PSSI sebagai anggota sah FIFA. Surat tanggal 18 juga jelas menyebutkan bahwa PSSI akan disuspend, jika tidak bisa mengontrol sepakbola di Indonesia” ungkap Halim Mahfudz.

Halim Mahfudz  menambahkan setelah berbagai pertemuan yang dilakukan delegasi PSSI dengan pejabat FIFA, AFC, dan beberapa pejabat lain di FIFA, Exco FIFA melihat bahwa roadmap PSSI yang telah diserahkan pada sidang Exco FIFA di Tokyo bisa menjadi dasar untuk memecahkan masalah yang terjadi.

Seperti diketahui setidaknya  ada empat poin yang harus diselesaikan yakni unifikasi liga, revisi statuta, pengembalian empat Exco PSSI terhukum, serta kesepakatan tentang peserta Kongres Solo.

“Namun demikian, sejauh ini tidak ada dokumen atau kesepakatan yang menyebutkan bahwa masalah ini harus dikordinasikan dengan institusi lain. Meski tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang diminta oleh otoritas sepakbola dunia untuk menjadi mediator” jelas Halim.

“Jadi PSSI harus regains full control over football in the country seperti tertuang dalam surat FIFA. Jika ada upaya yang menghambat pemulihan kontrol federasi atas sepakbola, maka itu adalah upaya supaya Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA” tutup Halim Mahfudz.

Tagged as:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda