Scroll to Top

Wajib Militer Didukung Jokowi-Ahok: Pentingkah Untuk Indonesia?

By Fitra Firdaus / Published on Thursday, 06 Jun 2013

Wajib Militer Didukung Jokowi-Ahok: Pentingkah Untuk Indonesia?

Pembahasan RUU (Randangan Undang-Undang) Komponen Cadangan (Komcad) tengah bergulir panas di DPR. Dalam RUU tersebut terdapat konsep ‘wajib militer‘ bagi kalangan PNS dan buruh/pekerja swasta. Jokowi-Ahok, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sepakat dengan hal ini. Masalahnya, pentingkah wajib militer di Indonesia?

Dalam RUU Komcad, terdapat Pasal 8 ayat 3 yang bunyinya, “Pegawai negeri sipil, pekerja, dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan.”

Pembentukan RUU Komcad sendiri menurut wakil ketua MPR, Hajriyanto Thohari, merupakan bentuk implementasi Tap MPR No VI/MPR/2000 dan Tap MPR No VII/MPR/2000. Penggunaan buruh dan pekerja swasta sebagai komponen cadangan inilah yang kemudian mengundang pro-kontra.

Dukungan terhadap wajib militer datang dari Jokowi dan Ahok, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jokowi pada pembukaan HUT DKI ke-486 di Jakarta Timur, seperti dikutip Kompas, menuturkan, “Setuju, dalam rangka pertahanan negara. Bagus itu.”

Sementara Ahok yang ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/6) lalu menyatakan kepada JPNN, “Wamil saya setuju. Bisa latihan gratis.”

Di lain pihak, Poempida Hidayatullah, Anggota Komisi IX DPR RI asal Fraksi Golkar, menganggap konsep ini cukup positif.

“Di dalam konteks menciptakan buruh yang istilahnya tangguh, kemudian punya kedisiplinan, juga semangat dan cinta kepada tanah air, itu sangat baik. Intinya, buruh dan pekerja ini harus paham bagaimana semangat NKRI ini dibangun, kenegaraan dibangun,” katanya kepada Lensa Indonesia.

Pendapat lain tercetus dari Jaleswara Pramoda Wardani, Kepala Bidang Hukum Pusat Studi Masyarakat dan Kebudayaan LIPI.

“Isu ini sudah dari 2010 dibahas di DPR, tapi yang jadi pertanyaan sekarang ancaman apa yang sangat besar untuk Indonesia sehingga harus dilakukan wajib militer untuk masyarakat? Apakah bela negara itu harus ikut wajib militer?” cetusnya kepada Acehonline.

Cendekiawan Anies Baswedan juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, wajib militer susah diterapkan di Indonesia.

“Kalau anak kita 5,6 juta, kalau separuhnya laki-laki, mau menaruhnya di mana? Wong kita bikin SD, bikin SMP saja susah, apalagi bikin asrama? Hal seperti itu di negara kita tidak mungkin,” kata Anies dilansir Kompas.

Nah, bagaimana pendapat Anda? Tulislah dalam kolom komentar.

Foto: hrw.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda