mobil murah

Di balik kesuksesan mobil low cost green car (LCGC) mengawali debutnya belakangan ini, tapi sejumlah kritikan. Salah satu yang mengeluhkan kehadiran mobil murah tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pasalnya, nantinya akan lebih banyak lagi mobil yang berdesakan dan membuat macet Jakarta karena harga terjangkau. Masyarakat Jakarta menjadi lebih suka memakai mobil pribadi dibanding memakai transportasi publik. Diperkirakan jumlah pesanan inden mobil murah khusus untuk Jakarta telah mencapai 7.000 unit. Ini belum inden di berbagai daerah.

Berkembangnya berbagai kritikan ini tak ayal membuat pemerintah buka mulut. Melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah menjawab berbagai hal yang terkait dengan efek samping produksi mobil murah ramah lingkungan terhadap kemacetan. Kemenperin membantah jika mobil muran ini dijadikan alasan penyebab kemacetan. Kemacetan di berbagai daerah bisa ditangani dengan strategi pengelolaan lalu lintas pada pemerintah daerah setempat.

“Penyebab kemacetan bukan LCGC. Memang yang disarankan itu transportasi massal tapi ada transisi menuju ke sana, ya itu kita serahkan ke masing-masing pemda-lah traffic management-nya,” kata Budi Darmadi, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, seperti dikutip Antara.

Budi beralasan tidak semua daerah akan terkena dampak kemacetan dengan tingginya konsumsi mobil murah oleh masyarakat. Dia mencontohkan dari 536 kabupaten di Indonesia, hanya ada sekitar 50 tempat yang memiliki potensi macet. Dan, hal ini bisa diatasi tiap daerah dengan belajar dari kota-kota lain di beberapa dunia.

“Kabupaten yang macet ini tergantung masing-masing pemda. Kalau lihat di Tokyo, Bangkok, mereka bisa tangani tuh, karena ada traffict management-nya,” tutur Budi.

Diungkapkan Budi, akan ada produksi kendaaraan bermotor murah dan hemat bahan bakar sebanyak 30 ribu unit untuk tahun. Dia membandingkan, total produksi ini hanya kurang lebih tiga persen dari akumulasi mobil yang terjual di tanah air. Budi menganggap hal tersebut tidak terlalu signifikan karena yang terjual lebih kurang satu juta unit.

“Sisanya yang 97 persen kok enggak diributin?” ujarnya.