Scroll to Top

Amandemen UUD 1945 Tentang Identifikasi Perubahan Kelembagaan

By Ibnu Azis / Published on Friday, 25 Oct 2013

Gedung MPR

Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan tentang identifikasi perubahan kelembagaan, dilakukan sesuai keperluan dan peka zaman. Ini berati aturan yang dibuat oleh DPR harus sisosialisasikan pada rakyat sebelum disahkan. Apakah sesuai dengan norma dan sesuai dengan zamannya.

Sebelum diamandemen, identifikasi kelembagaan miliki beberapa tugas yang sangat berbeda pasca amandemen. MPR misalnya, lembaga ini miliki tugas dengan kewanangan tak terbatas. Bisa dibilang yakni superpower.

Salah satu tugas MPR sebelum amandemen yakni memilih presiden. Dalam praktek kenegaraan, MPR bisa memilih presiden untuk seumur hidup. Presiden terpilih ini bisa dipilih secara terus menerus hingga tujuh kali.

Dengan amandemen yang ke-4, kewenangan di atas secara otomatis luntur. MPR dihilangkan kewenangan supremasinya, menghilangkan kewenangan menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangan memilih presiden (dipilih rakyat), dan namun tetap miliki kewenangan menetapkan dan mengubah UUD.

Dalam kurun waktu 1999 hingga 2002, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Perubahan ini ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sadang tahunan MPR 2000, amandemen ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, dan amandemen ke-4 pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Amandemen atau perubahan yang ada dilakukan guna mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sesuai tertulis di awal, amandemen ini dilakukan agar tidak menyimpang dan disesuaikan dengan kondisi zamannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda