Scroll to Top

UU Desa Diketok Palu DPR, Disahkan untuk Mencegah Pemekaran Desa

By Ibnu Azis / Published on Saturday, 21 Dec 2013

Mendagri

UU Desa akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 18 Desember 2013. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan selain untuk meningkatkan pembangunan desa, UU ini ditujukan sebagai ‘alat’ preventif agar usaha pemekaran desa tidak terjadi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berujar jika dengan UU tersebut maka besarnya alokasi anggaran antar desa akan berbeda. Perbedaan ini akan membuat pihak-pihak yang menginginkan pemekaran desa akan berfikir ulang.

Namun usaha pemekaran desa tetap saja bisa terjadi. Asal, UU Desa yang dimaksud mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud, kata Gamawan, bahwa desa tidak menerima dana sebesar sebelum mengalami pemekaran.

Dikutip dari JPPN Sabtu (21/12/13), alokasi anggaran tiap desa besarannya disesuaikan oleh variabel yang telah ditetapkan. Sedangkan variabel yang ada seperti jumlah penduduk, luas wilayah, hingga tingkat kemahalan desa.

Menurut Gamawan, salah satu penyebab mengapa desa mengalami pemekaran karena anggaran yang diberikan pemerintah daerah dipukul rata. Ia mencontohkan jika satu paket per desa Rp 1 miliar, besoknya tiap kabupaten yang miliki 3 desa akan lakukan pemekaran jadi 7 desa.

Hingga hari ini di Indonesia terdapat 72 ribu desa. Pemekaran desa yang terjadi menyebabkan pembengkakkan jumlah desa. Salah satu indikasi mengapa hal ini terjadi menurut Gamawan karena ingin memperoleh bantuan desa yang lebih banyak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda