Scroll to Top

UU Pemilu Sudah Sah, Apa Saja Isinya Selain Isu Presidential Threshold?

By vratislav / Published on Sunday, 23 Jul 2017

UU Pemilu Sudah Sah, Apa Saja Isinya Selain Isu Presidential Threshold

UU Pemilu sudah sah setelah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada Jumat, 21 Juli 2017. Sejatinya, ada beberapa isi penting selain isu presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 20 atau 25 persen. Isu lain yang tidak kalah menarik adalah parliamentary threshold (ambang batas wakil partai di parlemen), Dapil Magnitude (alokasi kursi per dapil), hingga metode konversi suara yang  sainte lague murni.

Diwarnai aksi walk-out empat fraksi, DPR menetapkan RUU Pemilu jadi UU Pemilu sejak Jumat (21/7). Sementara ada kemungkinan gugatan uji materi tentang isi UU tersebut, ada konsekuensi dari penetapan DPR ini. Yang menjadi fokus utama adalah presidential threshold  yang sebesar 20 persen untuk total jumlah kursi di DPR, atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya.

Isu presidential threshold ini menjadi krusial, karena patokan suara mengacu pada Pemilu 2014. Seperti diketahui, tidak ada satupun partai yang memenuhi kualifikasi presidential threshold ini. Artinya, partai-partai akan berkoalisi untuk memenuhi ambang batas tersebut.

Hasil Rekapitulasi Pilpres Pemilu 2014 Real Count KPU Jokowi vs Prabowo Subianto

Di sinilah yang menjadi pertanyaan besar. Sejauh ini, koalisi penguasa tampak kompak bersatu dan membentuk kekuatan yang jauh melebihi presidential threshold, misalnya untuk mendukung Presiden Jokowi memimpin negara lima tahun lagi. Sementara itu di kubu lain ada Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan sejauh ini PAN. Andai partai-partai ‘non pemerintah’ ini tidak bersatu, mungkinkah akan muncul calon presiden tunggal di Pemilu 2019 karena partai-partai tadi terganjal ambang batas?

Isu lain yang tidak kalah penting adalah Parliamentary Threshold sebesar 4 Persen. Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik dalam pemilu, agar partai ini bisa masuk ke parlemen. Dengan batas minimal 4 persen, maka partai yang mengoleksi suara 3,99 persen misalnya, tidak akan bisa meletakkan kadernya sebagai anggota DPR.

Isu berikutnya adalah sistem pemilu 2019 yang  proporsional terbuka. Maknanya, di kertas suara yang akan dipilih para pemilih nanti, akan terpampang dengan jelas nama partai dan nama partai. Selain itu, pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang dijagokannya.

Isu keempat adalah dapil magnitude yang 3-10. Artinya, alokasi jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan adalah, paling sedikit 3 kursi, dan paling banyak 10 kursi.

Isu kelima adalah, Metode Konversi Suara: yang Sainte Lague Murni. Dikutip dari detikcom, metode menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dalam praktinya, metode ini tidak memihak partai kecil atau partai besar, dan sifatnya proporsional.

Foto: detikcom

Komentar Anda