Scroll to Top

Prabowo Klaim Presidential Threshold 20 Persen Lelucon, Ini Kata Jokowi

By vratislav / Published on Friday, 28 Jul 2017

Jokowi Naikkan Harga BBM, Prabowo Utamakan  Kepentingan Rakyat Miskin!

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra pada Kamis (27/7)  lalu mengklaim bahwa presidential threshold sebesar 20 persen adalah lelucon politik yang menipu rakyat. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menyiratkanm ambang batas pencalonan presiden tersebut penting untuk menjaga peta kekuatan antara eksekutif dan legislatif.

Presidential threshold 20 persen sudah disepakati oleh DPR dalam UU Pemilu yang disahkan pada Jumat (21/7) lalu. Maknanya, seorang presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai atau koalisi partai yang memiliki 20 persen kursi DPR, atau mempunyai 25 persen dari total suara dalam pemilu. Untuk Pemilu 2019 mendatang yang diadakan secara serentak, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, patokan presidential threshold adalah hasil Pemilu 2014.

Dengan demikian, tidak ada satupun partai politik yang bisa sendirian mengusung calon presiden. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk menembus ambang batas tersebut. Oleh karenanya, muncul dugaan bahwa keberhasilan DPR mengesahkan presidential threshold 20 persen tersebut, akan memberikan karpet merah kepada presiden saat ini, Joko Widodo, untuk berkuasa barang satu periode lagi.

Prabowo Subianto yang menjadi lawan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu, menyentil ambang batas ini. Di kediaman SBY di Cikeas Bogor pada Kamis (27/7) sang ketua umum Partai Gerindra menyebutkan, “Presidential threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat.”

Prabowo juga mengingatkan kepada pihak yang kini berkuasa, bahwa “demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada rules of the game, harus adil, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.”

Berita Politik Hari Ini Jokowi Bertemu Prabowo, Jurus Baru Jauhi Megawati

Pernyataan Prabowo tentang presidential threshold itu mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali Presiden Jokowi. Kader PDI Perjuangan tersebut menyebutkan, ambang batas ini dipilih demi menjaga kekuatan eksekutif dan legislatif. Jokowi kemudian mengandaikan, jika ambang batas tersebut nol persen. Menurutnya, bukan tidak mungkin, presiden bisa kehilangan dukungan di parlemen.

Jokowi menuturkan, “Kalau (presidential threshold) nol persen, kemudian partai mencalonkan, kemudian menang. Coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen. Kita dulu yang 38 persen saja kan, waduh ..”

Jokowi sendiri mempersilakan jika ada pihak yang mengajukan gugatan uji materi terhadap UU Pemilu tersebut. Namun, ia juga menyuratkan, ambang batas tersebut toh sudah diputuskan oleh DPR secara sah.

“Kemarin juga sudah diketok (pimpinan DPR) dan aklamasi, betul? Nah itulah yang harus dilihat oleh rakyat. Jadi ya silakan itu dinilai. Kkalau masih ada yang tidak setuju (dengan presidential threshold), kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstituis), inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki.”

Komentar Anda