Scroll to Top

FPI Ingin Jihad Bela Rohingya ke Myanmar, Wiranto: Asal Sesuai Aturan

By vratislav / Published on Saturday, 09 Sep 2017

Genosida Muslim Rohingya Adalah Aib Untuk ASEAN, Tegas DPR 1

FPI (Front Pembela Islam) memunculkan gagasan jihad bela Rohingya dengan aksi langsung ke Myanmar. Bahkan sudah muncul estimasi anggaran untuk hal tersebut. Terkait hal ini Menkopolhukam Wiranto membuka pintu. Menurutnya, jihad FPI ke Myanmar tidak akan bermasalah asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sejak genosida Rohingya menyeruak pada akhir Agustus 2017 lalu, berbagai dukungan internasional mengalir kepada kaum Rohingya. Tidak terkecuali dari FPI, yang berniat mengumpulkan massa demi berjihad ke Myanmar. Dikutip dari Tirto.id, FPI mengklaim ada 10 ribu orang yang sudah mendaftar untuk agenda ini.

Juru bicara FPI Slamet Maarif, menyatakan, kaum Rohingya tidak hanya membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan. Kaum tersebut juga membutuhkan bantuan seperti laskar dan persenjataan demi melindungi diri dari ancaman serbuan. Slamet sendiri berharap, pemerintah mau menerjunkan TNI ke Myanmar.

Katanya dikutip dari CN Indonesia pada Jumat (8/9) lalu, “Kalau pemerintah menurunkan pasukan garudanya untuk membantu masyarakat Rohingya ke sana ya kita nggak perlu ke sana.”

THAILAND-SEASIA-MIGRANTS

Pengumpulan laskar FPI untuk ke Myanmar akan dilakukan dengan seleksi. Dengan demikian, laskar yang dibawa ke Myanmar benar-benar dapat dipastikan berguna untuk kaum Rohingya. Slamet menambahkan, “(Terkait hihad ke Myanmar) Sekarang baru tahap pengumpulan pendaftaran dari tiap-tiap daerah. Nanti setelah semua masuk, kami seleksi di DPP (FPI), kami (melakukan) pemetaan kebutuhan di sana, baru kami punya prediksi berapa kekuatan yang kita turunkan, dan untuk apa.”

Ide jihad ke Rohingya ini memunculkan berbagai pendapat, baik yang pro maupun yang kontra. Menkopolhukam Wiranto sendiri, mempersilakan jika agenda itu dilanjutkan, Meskipun demikian, Wiranto juga mengingatkan, aturan yang berlaku cukup ketat. Tidak mungkin ada sebuah kelompok masyarakat menyeberang ke luar negeri tanpa aturan.

Wiranto, dikutip dari Tirto.id menyebut, “Biar saja mereka siap-siap mau ke sana. Siap mau bela itu pernyataan spontanitas karena semangat, tapi pelaksanaannya tidak bisa seperti itu. Butuh satu mekanisme yang harus dipatuhi dari peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.”

Komentar Anda