Scroll to Top

Anggota Komisi X Fraksi Golkar Setuju KLB PSSI Digelar

By Fitra Firdaus / Published on Thursday, 12 Jan 2012

Seperti yang diberitakan sidomi.com sebelumnya, siang ini KPSI (Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia) curhat ke Komisi X DPR yang memang memiliki spesialisasi urusan olahraga. Di depan para wakil rakyat, Toni Apriliani dkk. menyampaikan keluhan demi keluhan tentang kinerja PSSI yang mereka anggap buruk.

Toni Apriliani

Toni memaparkan bahwa Djohar Arifin sebagai Ketua Umum PSSI melanggar banyak pasal dalam statuta PSSI. Dalam hal ini, KPSI selalu mengklaim PSSI menambahkan 6 klub gratisan ke Indonesian Premier League. Akibatnya, peserta menggelembung menjadi 24 klub.

Hal inilah yang menyebabkan klub-klub yang memegang amanah Kongres Bali (jumlah peserta 18 klub) memilih jalur Indonesia Super League. Apalagi PT LPIS yang diminta mengelola LPI, kurang baik dalam mengurus jadwal pertandingan.

Beberapa komentar pun bermunculan. Seperti dilansir inilah.com, dua anggota Komisi X Fraksi Golkar setuju-setuju saja dengan digelarnya KLB. Bahkan, nadanya sangat mendukung KPSI untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia dengan kebenaran versi mereka.

Popong Otje Djunjunan, Anggota Komisi X Fraksi Partai Golkar, berkata, “Ini pribadi saya yah, Kalau itu memang untuk memperbaiki dan mempersatukan dualisme sepakbola, yah untuk apa kami menolak hal tersebut (KLB). Jika memang benar ada pelanggaran dan “otoriter’ itu bisa jadi alasan digelarnya KLB.”

Sementara itu, Hetifah Sjaifudin yang berasal dari partai kuning, juga mengatakan hal senada. Ia juga mengomentari, niatan KPSI mengadakan KLB menunjukkan pekanya masyarakat terhadap buruknya kinerja sebuah organisasi, dalam hal ini PSSI.

Kebetulan, kedua anggota Komisi X ini satu partai dengan Toni Apriliani.

Jika melihat duduk perkaranya, ada dua pandangan berbeda antara KPSI dan PSSI dalam menanggapi sebuah kasus. Misalnya, masalah 24 tim di Indonesian Premier League. KPSI mengklaim PSSI melanggar Kongres Bali.

Sementara itu, PSSI menciptakan kompetisi dengan 24 tim, salah satunya untuk membuktikan keseriusan Indonesia di mata AFC. Maklum, pasca jatuhnya rezim Nurdin Halid, ketika AFC melakukan verifikasi, ternyata cuma ada 6 klub yang profesional. Atas dasar inilah, klasemen akhir musim lalu tidak dipakai lagi.

Apakah ketika Komisi X DPR berkata, KLB boleh berjalan, kegiatan ini benar-benar berjalan? Yang perlu diperhatikan, seperti biasa, ucapan anggota DPR tidak bisa dipegang. Ketika ada tamu lain yang datang, kemungkinan berbeda pula ucapan wakil rakyat tercinta.

Kita layak menunggu bagaimana aksi Komisi X DPR selanjutnya. Mereka akan berdialog dengan Menpora pada 16 Januari 2012 mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda