Scroll to Top

Kominfo: Pelanggan Kartu Prabayar Wajib Registrasi Menggunakan NIK

By Ditya / Published on Thursday, 12 Oct 2017
Menteri Kominfo Rudiantara
Menteri Kominfo Rudiantara (credit: MetroTV News)

Belum lama ini Kominfo mengumumkan kewajiban bagi pelanggan kartu selular prabayar untuk memndaftarkan atau registrasi ulang mengunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga). Registrasi data pengguna selular prabayar ini nantinya akan divalidasi akurasinya dengan data yang tersimpan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Ini adalah langkah tindak lanjut yang dilakukan Kominfo pada 2016 yang memperketat registrasi pelanggan prabayar yang hanya bisa dilakukan oleh dealer atau kios penjual resmi paker perdana prabayar. Sebenarnya pendaftaran pelanggan prabayar ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2005 lalu, tetapi tidak berjalan efektif dan efisien.

“Kebijakan kali ini sebetulnya bukan hal baru, karena ini mendukung kebijakan yang sebetulnya sudah diimplementasikan sejak lama yakni 2005. Identitas yang dipergunakan untuk registrasi layanan seluler harus sesuai data pribadi yang disimpan oleh Ditjen Dukcapil. Karena gaungnya kurang, dan ekosistemnya belum siap, jadi ya tidak bisa berjalan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kominfo mengatakan bahwa penggunaan NIK pada eKTP dinilai sebagai identitas yang paling tepat. Hal semacam ini sudah dilakukan oleh konsumen prabayar di luar negeri. Namun, eKTP sendiri sebenarnya masih belum beres pembuatannya dan dapat menjadi kendala pendaftaran kartu prabayar. Meski demikian, database yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil dinilai sudah siap untu hal ini.

“Saat ini, sudah ada 242 lembaga yang memanfaatkan akses database kependudukan yang kami berikan untuk membantu proses validasi pengguna layanan mereka. Operator menjadi institusi yang paling besar mengakses database kami, kisaran 36 juta NIK telah diakses untuk validasi. Tentu saja, database yang diakses hanya sebatas NIK dan KK, jadi tidak mengancam privasi,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Kebijakan ini resmi berlaku mulai 31 Oktober 2017, dan harus sudah diselesaikan oleh pengguna sebelum tanggal 28 Februari 2018. Pengguna bisa melakukan registrasi dengan mengirim SMS ke 4444 dengan format NIK#nomorKK# yang sesuai pada eKTP dan KK.

Komentar Anda