Scroll to Top

Setya Novanto ‘Jadi Tersangka’ Lagi, Fahri Hamzah: Negara Bukan Warung Kopi

By vratislav / Published on Tuesday, 07 Nov 2017

Setya Novanto Mundur Dari Ketua PDR Prabowo Dia Tidak Catut Nama Presiden!

Setya Novanto kembali ditetapkan menjadi tersangka merujuk pada Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-619/23/11/2017 yang beredar sepanjang hari lalu. Hal ini mengundang reaksi wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurutnya, tindakan KPK memuakkan karena negara bukanlah warung kopi sehingga di dalamnya harus menjunjung tinggi etika.

Sebelum ini, sejatinya Setya Novanto pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Namun, status tersebut dianulir melalui sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hakim tunggal Cepi Iskandar menyebutkan, status tersebut tidak sah karena bermaasalahnya runutan proses penyelidikan dan penyidikan atas Setnov.

Kini, sejak Senin (6/11) sore hari, beredar kabar bahwa Setya Novanto sekali lagi ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum kader Golkar tersebut,  Federich Yunadi, menyebutkan, dirinya tidak tahu menahu terkait surat  Nomor B-619/23/11/2017 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman terkait perintah penyidikan untuk Setya, sebagai tersangka, sejak Selasa (31/10) pekan lalu.

Namun kabar Setya menjadi tersangka kembali, jadi perbincangan banyak pihak. Tidak terkecuali Fahri Hamzah. Menurutnya, tindakan KPK tersebut lebih cenderung berupa upaya menghitamkan nama Setya Novanto yang sudah terlanjur buruk.

Berita Politik Hari Ini Setya Novanto Siap Polisikan Menteri ESDM Sudirman Said

Dikutip dari CNN Indonesia, Fahri menyebutkan, “… Semua, karena (sudah) diatur-atur siapa yang mau dihancurkan. Siapa yang sudah kadung hancur namanya kayak Pak Nov (Setya Novanto -red-) dibejek saja terus sama KPK.”

Fahri sangat menyayangkan cara KPK dalam menangani kasus Setya Novanto. Menurutnya, KPK sudah melanggar etika dalam menyidik pejabat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tindakan KPK yang cenderung ‘sewenang-wenang’ ini justru bisa membangun stigma kebencian terhadap pejabat lembaga tertentu.

“Ini bukan soal Setya Novanto, siapa pun ketua DPR-nya, saya akan tetap mengatakan tindakan KPK ini memuakan. Karena (tindakan penetapan tersangka seperti) ini merusak standar etika kita di dalam kelembagaan negara.”

“Ini negara, bukan warung kopi. Harus ada etika di dalamnya, harus ada cara kita meng-approach (melakukan pendekatan -red-) pejabat-pejabat yang sedang bertugas. Nah ini yang saya lihat KPK tidak melakukan itu (pendekatan dengan etika).”

Komentar Anda