Scroll to Top

PSSI Jual IPL ke News Corp Selama 30 Tahun ke Depan?

By Aditya / Published on Saturday, 19 Jan 2013

IPL Bola

PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin melalui PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) dikabarkan akan menjalin kerjasama untuk menjual hak komersial kompetisi Indonesia Premier League (IPL) kepada perusahaan media asal Amerika Serikat, News Corp, dengan jangka waktu yang sangat panjang. Tidak main-main, IPL akan dijual ke News Corp selama 30 tahun ke depan!

Jika perjanjian ini terwujud, maka News Corp akan mengguyur PSSI dengan uang sebesar 25-30 juta dolar Amerika Serikat (hampir mencapai 600 miliar rupiah) untuk tiap musimnya. Selain itu, News Corp juga berjanji akan menyiarkan tayangan laga IPL ke luar negeri.

Sebenarnya, News Corp juga sangat berminat untuk membeli hak siar kompetisi Indonesia Super League (ISL) yang dihuni oleh klub-klub besar di Indonesia. Namun, pihak ISL yang bernaung di bawah KPSI pimpinan La Nyalla Mattalitti tampaknya tidak bersedia mengikuti jejak IPL.

Di sisi lain, rencana kerjasama jangka super panjang tersebut menimbulkan pro dan kontra. Salah satu sorotan datang dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) melalui ketua umumnya, Haryo Yuniarto.

Ia menilai, rezim Djohar Arifin Husin melakukan melakukan pelanggaran jika perjanjian dengan durasi tak lazim itu tetap dilakukan. PSSI di era Djohar Arifin Husin sama halnya telah mengambil hak pengurus PSSI di masa mendatang untuk mengelola sepakbola Indonesia. Selain itu, PSSI juga telah menabrak Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

“Bagaimana mungkin kepengurusan PSSI pimpinan Djohar yang sudah tinggal 1,5 tahun bisa menandatangani kontrak pengelolaan kompetisi dengan perusahaan News Corp dalam jangka waktu 30 tahun?! Kalau ini benar-benar dilakukan, sama saja merugikan masyarakat sepakbola dan pengurus PSSI yang baru!” tukas Haryo Yuniarto.

“Dalam UU SKN jelas disebutkan, pihak asing boleh membantu tetapi tidak mengikat. Begitu juga dengan pengelolaan dana keolahragaan di mana harus dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi,dan akuntabilitas publik,” paparnya. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Anda